Jurnal Mitigasi - Litigasi Supervisi Sosial dan Politik - Kolom ini hadir sebagai ruang refleksi atas dinamika demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, ketika masyarakat sipil terus mencari cara untuk menegakkan kontrol terhadap negara. -Mitigasi - dipahami sebagai upaya pencegahan konflik sosial dan politik, sementara - Litigasi - merujuk pada proses penegakan hukum serta penyelesaian sengketa yang lahir dari ketegangan sipil-militer maupun antar-aktor politik. Melalui perspektif supervisi sosial, kolom ini menyoroti bagaimana lembaga non-pemerintah, media, serta komunitas akademik berperan sebagai pengawas kritis. Tujuannya jelas: memastikan demokrasi tidak hanya menjadi prosedur elektoral, tetapi juga praktik yang berpihak pada keadilan sosial. Dalam lingkup politik, kolom ini mengurai fenomena - grey area - purnawirawan militer, problem akuntabilitas hukum, hingga dilema skeptisisme publik terhadap institusi negara. Semua dibaca bukan semata dari sisi hukum formal, melainkan juga sebagai gejala sosiologis yang memengaruhi hubungan kekuasaan dan kepercayaan publik. Jurnal Mitigasi - Litigasi Supervisi Sosial dan Politik - bukan hanya catatan akademik, melainkan juga ajakan untuk terus mengawal reformasi. Bahwa demokrasi sejati hanya dapat tumbuh bila ada keseimbangan antara negara yang berkuasa dan masyarakat yang berdaya mengawasi.
Degradasi Marhaenisme: dari Ideologi Sosial ke Sistem Bisnis
5 jam lalu
Fungsi historis Marhaenisme sebagai pemberdayaan rakyat kecil dan buruh tani tergantikan oleh mekanisme pasar dan legitimasi politik formal.
Dahulu, di era Orde Lama, pertanian bukanlah jalan untuk mencapai kekayaan individu. Petani tetap dianggap sebagai bagian dari rakyat kecil, yang perlu dibela kepentingannya melalui forum politik, sosialisasi dan kampanye politik, dan aktivitas bertani dijalankan dalam kerangka Marhaenisme, yang menekankan kemandirian, pemberdayaan sosial, dan keberlanjutan tradisi agraria. Produksi pertanian lebih diarahkan untuk kebutuhan komunitas dan pembangunan nasional, bukan keuntungan pribadi.
Kini, paradigma tersebut telah bergeser drastis. Pertanian menjadi alat kapitalisasi modern, dimana aset agraria bisa menghasilkan kekayaan pribadi dan berintegrasi dengan strategi ekonomi-politik individu. Pergeseran ini juga terkait dengan pembangunan struktural di perkotaan, dimana sektor real, termasuk infrastruktur dan teknologi arsitektur, mendominasi sumber modal. Lahan pertanian tradisional tidak lagi menjadi basis pengumpulan modal, sehingga kapitalisasi modern mengambil peran sentral.
Bertani hari ini bukan lagi sekadar pekerjaan fisik atau simbol status rakyat kecil, melainkan strategi ekonomi yang cermat dan sarana membangun ketahanan finansial. Aktivitas agraria modern memadukan pemahaman pasar, manajemen aset, dan inovasi produksi sehingga pertanian bisa menjadi sumber pendapatan signifikan.
Kesadaran ekonomi ini menempatkan petani modern sebagai pelaku bisnis yang memahami dinamika pasar dan kapitalisasi sumber daya, jauh berbeda dari paradigma tradisional di era Marhaenisme, di mana bertani lebih dimaknai sebagai tugas sosial-politik daripada sarana kekayaan individu.
Fenomena ini terlihat pada praktik elit politik Indonesia. Ini sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana jabatan publik, wawasan pembangunan progresif, dan kepemilikan aset pertanian pribadi menghasilkan kekayaan dan legitimasi politik. Transformasi ini menunjukkan pergeseran mendasar. yakni pertanian sebagai simbol perjuangan sosial rakyat kecil menjadi instrumen kapitalisasi modern yang mendukung akumulasi kekayaan individu.
Marhaenisme, ideologi yang diperkenalkan oleh Sukarno untuk memberdayakan rakyat kecil dan buruh tani, saat ini mengalami transformasi signifikan. Fungsi agraria yang dulu bersifat sosial-politik kini lebih banyak menjadi komoditas pasar dan kapitalisasi industri.
Artikel ini mendeskripsikan degradasi Marhaenisme sebagai status quo ekonomi-politik, dimana aspirasi historis kaum buruh dan petani tidak lagi dijembatani secara efektif oleh sistem negara.
Marhaenisme lahir sebagai respons atas ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia pasca-kemerdekaan. Ideologi ini menempatkan rakyat kecil, terutama buruh tani, sebagai subjek pembangunan ekonomi dan politik. Konsep ini menekankan kemandirian rakyat, distribusi hasil produksi yang adil, dan partisipasi aktif dalam proses negara.
Namun, realitas modern menunjukkan pergeseran fungsi agraria dari basis sosial-buruh menjadi arena kapitalisasi industri, di mana pertanian lebih diperlakukan sebagai komoditas pasar.
Marhaenisme dan Agraria Tradisional
Secara historis, Marhaenisme berfokus pada pemberdayaan buruh tani. Petani dianggap sebagai elemen vital dalam pembangunan nasional, bukan sekadar tenaga kerja. Sistem ini menekankan keseimbangan antara produksi individu dan kepentingan kolektif. Namun, berbeda dengan sosialisme klasik, Marhaenisme tetap menghormati pasar sebagai mekanisme distribusi, sehingga model ini bersifat adaptif terhadap konteks lokal Indonesia.
Transformasi Menjadi Status Quo Ekonomi
Seiring waktu, agraria modern mengalami komersialisasi dan industrialisasi. Lahan pertanian kini menjadi aset ekonomi yang dikapitalisasi, dan kebijakan negara lebih menekankan stabilitas pasar daripada pemberdayaan historis buruh atau petani. DPR dan lembaga negara menjalankan fungsi legislatif secara deliberatif, tetapi aspirasi historis kaum buruh tidak lagi menjadi fokus utama. Marhaenisme, dalam praktik modern, berperan sebagai legitimasi ekonomi dan politik, bukan alat sosial-buruh.
Dampak Transformasi
Transformasi ini menghasilkan ketidakseimbangan antara ideologi dan praktik. Aspirasi rakyat kecil kini tersaring melalui prosedur formal, sementara pasar dan bisnis mendominasi pengelolaan agraria. Marhaenisme yang semula menjadi ideologi pemberdayaan sosial-politik buruh tani kini berubah menjadi status quo dalam sistem bisnis", yang berorientasi pada kapitalisasi industri.
Marhaenisme telah mengalami degradasi dari ideologi sosial menjadi sistem bisnis modern. Fungsi historisnya sebagai kerangka pemberdayaan rakyat kecil dan buruh tani tergantikan oleh mekanisme pasar dan legitimasi politik formal. Pemahaman ini penting untuk menganalisis kebijakan agraria kontemporer dan arah pemberdayaan ekonomi rakyat dalam konteks modern.

Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Apakah Partai dalah Partisi Aspirasi Sosial?
5 jam laluBaca Juga
Artikel Terpopuler